JPN Bidang Datun Kejari Indramayu Serahkan 1 Unit Mobil Kepada PT. Pegadaian

Signal, Indramayu – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menyerahkan 1 unit mobil yang berhasil ditarik oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari nasabah PT. Pegadaian Kantor Area Cirebon yang tidak dapat melunasi tunggakan, pada Kamis (13/01/2022) di Kantor Kejari Indramayu.

Penyerahan kendaraan tersebut dihadiri oleh JPN Kejari Indramayu & PT. Pegadaian Kantor Cabang Indramayu mewakili PT. Pegadaian Kantor Area Cirebon.

Kasi Datun Kejari Indramayu, Nopridiansyah mengatakan bahwa penarikan kendaraan oleh JPN tersebut berdasarkan permohonan bantuan hukum diteruskan dengan Surat Kuasa Khusus dari PT. Pegadaian Kantor Area Cirebon.

“Kami mendapat permohonan Bantuan Hukum diteruskan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 718/00746.01/2021 tanggal 10 November 2021 dari Deputy Bisnis PT. Pegadaian Kantor Area Cirebon Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu perihal penyelesaian tunggakan pembayaran sebesar Rp. 144.841.938,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah),” katanya.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan mediasi & negosiasi kepada nasabah oleh karena nasabah tidak dapat melunasi tunggakan tersebut, maka tim Jaksa Pengacara Negara dan pihak PT. Pegadaian menarik unit mobil yang menjadi agunan.

“Hal ini dilakukan guna memulihkan keuangan negara yang selaras dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” jelasnya.

“Seperti dalam Pasal 30 Ayat (2): Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintahan, Pasal 30 C poin f menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang Keperdataan dan/atau bidang public lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang,” lanjutnya.

Selain itu, ada pula Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 24 Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai Tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada Negara atau Pemerintah meliputi Lembaga/Badan Negara, Lembaga /Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. (Red)

Comments
Loading...