Dari Kecelakaan Vanessa Angel, Perlu Re-Evaluasi Kebijakan Konsumen di Jalan Tol

By Dr. Firman T Endipradja
Penulis, Wakil Ketua Komisi 2 Bidang Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI/Dosen Hukum Perlindungan Konsumen & Kebijakan Publik Pascasarjana Univ. Pasundan.

Signal, Jakarta –Sempat terjadi dua kecelakaan lalulintas yang cukup tragis. Truk kontainer terguling di Tol Cipularang Km 91 menimpa sebuah mobil Hyundai Palisade, hari Sabtu (16/10/2021) diduga hilang kendali yang menimbulkan korban jiwa seorang manajer dari sebuah supermarket, dan terakhir kecelakaan yang menimpa artis Vanessa Angel dan suami di Tol Jombang Km 672 diduga kelalaian pengemudi akibat kecepatan tinggi, Kamis (4/11/2021) dimana sebelumnya di tol yang sama juga terjadi kecelakaan pada salah satu Dosen Fakultas Teknik Sipil UNDIP.

Cukup banyak insiden kecelakaan dijalan tol yang terjadi, seperti di tol Cipularang pada tahun 2019 yang memakan korban total 28 orang korban meninggal 8 orang, 3 luka bakar dan 25 luka ringan. Sebelumnya, empat orang meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal bus di Km 70.400 arah Jakarta di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Selain itu kecelakaan penyanyi dangdut Saiful Jamil beserta keluarganya, belum lagi peristiwa puluhan mobil pecah ban di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Februari 2021 lalu.

Dari data di atas dan hasil penelitian menunjukan bahwa, selain faktor manusia yang mendominasi juga kondisi riil jalan tol seperti ruas tol yang rawan kecelakaan tampaknya dapat diduga ada kesalahan/cacat desain dan jalan tol di Indonesia adalah jalan yang tidak aman terutama untuk kecepatan tinggi karena jalan tol di Indonesia perkerasan jalannya dibuat dari perkerasan kaku yaitu dengan beton semen yang tidak mempunyai “Skid Resistance” yaitu daya cengkeram ban dengan permukaan perkerasan jalan.

Melihat fakta di atas tampaknya kebijakan jalan tol ini perlu dievaluasi, karena satu nyawa saja sudah terlalu banyak untuk meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Namun faktanya mengisyaratkan masih lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Suatu contoh, dalam menentukan penyebab kecelakaan beruntun di tol Cipularang, antara Kemenhub dengan Kemen PUPR sendiri sudah berbeda. Kemenhub melihat karena masalah geometrik Tol Cipularang, sedangkan Kemenentrian PURN melihat lebih kepada perilaku pengemudi seperti adanya truk obesitas, truk yang menyusul dari sebelah kanan dan lain-lain.

Kecelakaan di jalan tol yang sudah berulangkali terjadi dinilai menjadi kegagalan Kemenhub dalam hal pengawasan terhadap pelayanan masyarakat di bidang transportasi dan Kemen PUPR. Tampaknya ada sistem pengaturan dan pengawasan yang keliru dilakukan oleh Kemenhub, dan minimnya pemeliharaan jalan tol oleh Kemen PUPR sehingga untuk kesekian kalinya terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan materi. Selain itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tampak kinerjanya belum optimal.

Pengguna jalan tol adalah konsumen yang harus dilindungi hak-haknya, seperti hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan baik yang diatur dalam hukum nasional (UU No.8/1999), maupun internasional (Declaration of Consumer Right dan Resolusi PBB 1985). Untuk itu yang perlu dilakukan adalah melihat, menguji atau menilai ulang kebijakan terkait jalan tol, termasuk sarana/prasarana atau fasilitas pendukungnya, seperti rambu2, lampu penerangan jalan dan tentunya kualitas jalannya itu sendiri.

Dari sekian kali terjadi kecelakaan, tentunya masalah pertanggung jawaban hukum belum selesai dan belum pernah diproses secara hukum. Saat ini harus benar-benar dicari penyebab dan sekaligus dicari siapa yang paling betanggungjawab secara hukum (siapa yang lalai dalam menjalankan tugas), terlepas kecelakaan ini sebagai persoalan nasib. Oleh karena itu dalam insiden ini pihak Kemenhub, Kemen PUPR, KNKT, BPJT, PT Jasa Marga dan pihak terkait lainnya bisa dimintai keterangan dan kecelakaan ini berpotensi menjadi masalah pidana bila terbukti ada unsur kelalaian.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan berlapis yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum terkait pengelolaan jalan tol, seperti KUHPdt, KUHPid, UU Pelayanan Publik, UU Ombudsman, UU Lalulintas Angkutan Jalan, UU tentang Jalan, UU tentang Administrasi Pemerintahan, PP tentang Jalan Tol, Putusan Mahkamah Agung No. 354K/Kr/1980 dan putusan No. 205K/Kr/1980. Dua putusan ini menekankan bahwa kesalahan korban tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, korban atau ahli waris kecelakaan di jalan tol selain berhak mengajukan gugatan gantirugi, juga bisa mengajukan laporan kepada Polisi (proses pidana). Dengan demikian, sesuai dengan asas praduga tak bersalah, semua yang terkait termasuk lembaga/instansi yang bertangungjawab terhadap keselamatan masyarakat pengguna jalan tol harus dibuktikan di pengadilan bahwa mereka tidak bersalah, atau mereka tidak melakukan kelalaian/kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. (***)

Comments
Loading...