Pernyataannya dipelintir Oknum Wartawan, Ketua Panitia Pilkades Teluk Agung Akan Lapor ke Dewan Pers

Signal, Indramayu – Merasa dirugikan akibat pemberitaan yang dimuat disalah satu media online, Sukma Samarudin, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Teluk Agung, Indramayu, berencana melaporkan media tersebut ke Dewan Pers.

“Jika yang bersangkutan tidak menemui saya untuk meminta maaf, maka akan dilaporkan ke Dewan Pers,” kata Sukma, Senin (31/5/2021).

Diketahui, berita yang dimuat di salah satu media online tersebut, berisi tentang proses penyelenggaraan Pilkades di desa Teluk Agung, dimana ada oknum yang mengambil kembali surat undangan Pilkades yang telah dibagikan oleh panitia.

“Persoalan itu sebenarnya sudah selesai karena kami sudah mengumpulkan seluruh pihak terkait, dan sudah disepakati agar surat undangan dikembalikan ke warga. Semua calon kuwu juga sudah menerima kesepakatan itu,” terang Sukma.

Selain itu, Sukma juga merasa tidak pernah memberi pernyataan seperti yang ditulis pada media online tersebut.

“Disitu kan ditulis bahwa saya memberi pernyataan terkait proses hukum, padahal saya tidak pernah berkata seperti itu. Jadi seolah-olah perkataan saya diplintir,” tuturnya.

Di waktu dan tempat yang sama, Safrudin Juhri, sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk Agung juga menjelaskan hal serupa.

“Sepertinya, wartawan itu salah tanggap. Karena saya hanya mengatakan bahwa ada 20 surat undangan warga yang diambil, tetapi kenapa di media itu ditulis bahwa saya mengatakan, tentang surat suara dapat dibeli dengan nominal Rp20 ribu,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (PJ) Kepala Desa Teluk Agung, Kastimantoro mengaku bahwa sejauh ini, proses penyelenggaraan Pilkades berjalan kondusif tanpa adanya intimidasi maupun tindak kekerasan.

“Untuk media, pelaku media sosial, atau siapapun, jangan membesar-besarkan. Sebenarnya, di Teluk Agung ini tahapan penyelenggaraan Pilkades dari awal sudah kondusif, tidak ada kekerasan maupun intimidasi,” ujarnya.

“Dinamika politik biasa terjadi, hanya bagaimana para calon mengambil simpati, sesuai dengan koridor dan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Kastimantoro. (Red)

Comments
Loading...