Tokoh Pemuda Anggap Hasil Musorkablub KONI Tabrak PP

Signal, Indramayu – Terpilihnya H Sirojudin sebagai Ketua umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu, hasil Musyawarah Olah Raga Luar Biasa KONI Kabupaten (Musorkablub), pada Selasa 11 Mei 2021, yang bertempat di aula BJB Kabupaten Indramayu, tentunya menyisakan persoalan keabsahan hukum dengan menabrak aturan perundang-undangan berlaku.

Hal ini terungkap saat perbincangan dengan salah satu Tokoh Pemuda dan Aktivis Olahraga Indramayu, Muji Zein Naufal, saat ditemui di tempat biasa mangkalnya anggota Viking Persib Distrik Indramayu. Di depan Kantor Kelurahan Karanganyar, Selasa (11/5/2021).

Muji Zain Naufal yang akrab disapa Muji mengatakan, itu bukan persoalan siapa yang patut terpilih menjadi ketua KONI, akan tetapi menyangkut keabsahan hukum dan akan menyulitkan KONI. Dimana kedepan, agenda KONI akan disibukan dengan agenda Konsolidasi Anggota dan Porda Jabar. Yang nantinya akan terganjal dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pada Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa, pengurus KONI pusat maupun daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. 

“Saya tahu persis kapasitas Pak Haji (H Sirojudin-red) yang sudah tak diragukan lagi untuk menahkodai KONI. Mengingat beliau adalah orang yang tak asing lagi malang melintang di dunia olahraga Indramayu. Akan tetapi, aturan tetap aturan yang harus kita ikuti. Karena kita sama-sama tahu kalau beliau adalah pejabat publik sebagai wakil ketua DPRD aktif, tentunya ini tidak dibolehkan untuk menjabat pengurus KONI,” tutur Muji yang sehari-hari selain pengajar pada salah satu perguruan tinggi di Indramayu, ia juga aktif sebagai Penasehat Viking Persib Distrik Indramayu yang anggotanya mencapai seribuan lebih tersebar di wilayah Indramayu.

Lebih jauh Muji pun menegaskan, jika kondisi tersebut dibiarkan, tentu akan berdampak pada perkembangan olahraga di Indramayu pada umumnya. Karena jika dipaksakan tentunya juga akan diterapkan Pasal 122 Peraturan yang sama, berupa peringatan, teguran, pembekuan, sampai pengurangan, penundaan, dan penghentian penyaluran dana bantuan, dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan. (Red)

Comments
Loading...